Daerah Way Kanan

Tekan Kemiskinan, Way Kanan Pertajam APBD Berbasis SPM

8
×

Tekan Kemiskinan, Way Kanan Pertajam APBD Berbasis SPM

Sebarkan artikel ini

Way Kanan, Indobarometer.id-

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Kolaborasi dan Integrasi Pembangunan dalam rangka Pemenuhan SPM pada APBD” di Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha, Kamis (8/10/2026).

FGD tersebut membahas strategi mengoptimalkan APBD yang terbatas agar lebih efektif dalam menekan kemiskinan sekaligus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat.

Kegiatan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Rikie, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Nurul Fajri secara virtual, Pemeriksa Madya BPK RI Perwakilan Lampung Cosmas Andri Frans Katri Anggita, serta Dr. Muhammad Abadi.

Mewakili Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, Sekretaris Daerah Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi memimpin forum tersebut.

Machiavelli mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan penanganan terpadu dan tidak bisa dilakukan melalui program sektoral secara terpisah.

Menurutnya, SPM menjadi instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia mendorong penajaman prioritas, integrasi program, sinkronisasi data dan perencanaan, serta penganggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Machiavelli berharap FGD menghasilkan langkah konkret dalam penyusunan APBD yang berbasis data dan SPM.

“Anggaran bukan sekadar angka, tetapi instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Kegiatan turut dihadiri Kepala BPKAD Way Kanan Septa Muktamar dan sejumlah kepala OPD terkait. Pemkab Way Kanan berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat perencanaan dan penganggaran serta mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.(ar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *